b. Gramedia, Jakarta, 2003, hlm 53. Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. 2 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan. menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Penanganan Pelanggaran. Fungsi Kepolisian dibidang Intelijen dan Keamanan meliputi: a. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Undang-undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu. 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2- Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 2. Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya. organisasi polisi di bawah suatu kementerian (detik. Cirebon, Maret. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara. Baca juga: Diusulkan di Bawah Kementerian, Ini Kata. Fungsi dan Peranan. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Istilah Penegak Hukum (law enforcement officer) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. GBHN C. bahwa polisi harus melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak pidana yang melanggar jiwa, badan, harta, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum, masyarakat dan negara. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. Anggota Polsus adalah Pegawai. Jakarta. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2000 2001 7 Inspektur Jenderal Polisi Drs. Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa : “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Menjelang belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia dibentuk kepolisian di Jakarta dengan nama Kantor Polisi Komisariat Jaya (Kapekomjaya). pencabutan. Yogyakarta. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala. Sedangkan Peran fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. Kabareskrim Polri bertugas membantu Kapolri dalam. peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar kepolisian negara republik indonesia, senjata api non organik kepolisian negara republik indonesia/tentara nasional indonesia, dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api dengan rahmat tuhan yang maha. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam. com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. memperkuat fungsi kepolisian dalam menjaga harkamtibmas dan kamdagri. KETENTUAN UMUM. bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan perlu . pada pengawasan kinerja kepolisian saja namun meliputi fungsi – fungsi pokok lainnya seperti 371 Sujatmo. Sejarah lalu lintas di Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi automotif dunia, yang berawal dari penemuan mesin dengan bahan bakar minyak bumi. PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG KEPOLISIAN KHUSUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan peran sebagai pelindung, pengayom, pelayanan dan penegak hukum. 3. UU No. Fungsi dan peranan lembaga intelijen Kepolisian ini diberi nama Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM), pimpinan Komisaris Polisi Tingkat I Drs. ”Tribratanews. Menimbang : a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 5 TAHUN 2020 NOMOR: 1 TAHUN 2020 NOMOR: 14 TAHUN 2020. bahwa kepolisian negara republik indonesia dalamFungsi Kepolisian Pasal 2 dalam UU ini disebutkan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,. Data yang digunakan adalah data sekunder. 2. Organisasi kepolisian di. Fungsi Kepolisian dibidang Intelijen dan Keamanan meliputi: a. Kemudian tahun 1965 pada saat Kepala Kantor Polisi Komisariat Jaya dijabat Brigjen Raden Mas Sawarno Tjokrodiningrat namanya diganti lagi menjadi. 3. 89 tahun 2000 D. Republik Indonesia; b. Undang-undang (UU) NO. Namun dalam penyelenggaraan Fungsi Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4. Tugas pokok dan wewenang. 597, 2022 polri. Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Presiden No. Tugas pokok Polri secara jelas tercantum pada pasal 13 UU No. Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat (2) menyatakan, dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menurut Pasal 6 ayat (3) dinyatakan ketentuanKepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam implementasi kedudukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada dibawah Presiden. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. 2 Tahun 2002 mengenai fungsi Kepolisian. fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri, sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, dan pembimbing masyarakat yang melaksanakan. Kepolisian Republik Indonesia; Dikembangkan Oleh Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri Jl. Dasar hukum pembentukan Kompolnas adalah Pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Kepolisian. 2 Tahun 2002, yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian. menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2007. Penyelidikan dan pengamanan fisik 2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Umum Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat (2) menyatakan, dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan. Penegakan Hukum adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bersama dengan lembaga dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan yakni Kementeian tertentu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan tugas kepolisian untuk layanan pemerintahan. Yogyakarta. Sebagai sarana identifikasi / jati diri seseorang; Sebagai alat bukti;. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan. Pelanggaran kode etik dan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri harus di bedakan fungsi dan kedudukannya. fungsi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (KNRI/Polri), yang pada masa orde lama - orde baru tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindungan, pengayoman,. Fungsi . Dr. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Peraturan Kepolisian adalah…. Kepolisian Negara Republik Indonesia, diubah sebagai berikut: 1. 2. Fungsi Kepolisian Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESI A TENTANG SISTEM , MANAJEMEN DAN STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. bahwa untuk kelancaran. KOMPAS. Laksbang, Yogyakarta, 2010, hlm 1. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakatPembagian daerah hukum kepolisian tidak membatasi setiap pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. 2, TLN NO. 2010. Belum Tersedia. (lembaga), atau fungsi. Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. 3. b. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas. 89 Tahun 2000, Undang-undang No. Tugas dan Fungsi Kepolisian Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyiapan perencanaan kebijakan teknis dan strategi Polri, pembinaan sistem. 10 March 2015. Polisi di Indonesia berpatroli di jalan-jalan di Sumatera Barat. 1. dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri, sebagai alat negara penegak. Jenjang Pelatihan. UMUM. 2002. Untuk fungsinya diatur dalam Pasal 2 UU tersebut, bahwa fungsi kepolisian adala salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidak-amanan dan ketidak-tertiban maka Kepolisian Republik Indonesia haruslah bekerja ekstra dan tentunya. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik. Potensi dan Permasalahan Tuntutan kualitas pendidikan Polri, diharapkan sejalan dengan berbagai. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 30. Menurut Pasal 1 Ayat 4 mengenai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemolisian Masyarakat, bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas yang ada di desa. Pasal 1 angka 1 UU itu menyebutkan, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum/-serta. Anggota Polri adalah. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rep. Selama menjadi anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian. Wewenang Polri dan tugas-tugasnya telah diatur dalam peraturan UU No. Polisi berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), di samping itu Polisi jugaIndonesia, Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga yang paling korup di Indonesia dengan indeks 4,2 %. KOMPAS. Pasal 2 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,. Organisasi. Fungsi kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan. Polisi bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan dan masyarakat, menegakkan hukum, dan mencegah pungguh, menyeleksi, serta melakukan. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2. Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No. b. Hilang dalam tugas adalah suatu keadaan bahwa anggota Kepolisian. 2 Tahun 2002 mengenai fungsi Kepolisian. 2 tahun 20002 adalah sebagai berikut: a. Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi kepolisian di Indonesia juga telah diatur dalam Pasal 2 UU No. Semoga bermanfaat dan kritik serta saran Penulis nantikan guna penyempurnaan di masa mendatang. 1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian,. Kompolnas adalah Lembaga Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa. 1. com, 3 Jan 2022). Dalam menjalankan tugasnya, polisi memiliki beberapa. Menurut . Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Republik Indonesia. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kepala Dinas Pembinaan Mental Polri yang telah banyak membantu dalam memberikan kesempatan kepada penulis untuk. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan Kepolisian. 89 tahun 2000 D. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan fungsi utama dalam membimbing dan mengayomi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian : “Kepolisian adalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. TENTANG. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan merupakan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Ulasan Lengkap. 1 Peranan, Tugas, dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia dalam Menanggulangi Kejahatan. Anggota Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui fungsi hubungan masyarakat, memerlukan standar/prosedur pengelolaan guna. Penegakan Hukum adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bersama dengan lembaga dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan yakni Kementeian tertentu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan tugas kepolisian untuk layanan pemerintahan publik tertentu. Div TIK polri dipimpin oleh perwira tinggi polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dan saat ini dijabat oleh Irjen. Potensi Ekonomi Sirkular di Indonesia. Kapolda memimpin,. 15 f) Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan. Daerah tugas adalah wilayah hukum dari. Pajak Fungsi Teknis (Subbag PNBP Fungsi Teknis); c) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya (Subbag PNBP Lainnya); dan d) Urusan Administrasi (Urmin);. 2010. Peraturan ini mengatur tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang. Rumpun Jabatan Pembinaan Polri adalah himpunanA. Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik - 2 - Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini terkait dengan tugas polisi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat lapisan bawah, sehingga menimbulkan celah untuk memanfaatkan hubungan itu untuk kepentingan pribadi. Apa yang. TNI bertugas melindungi, mempertahankan, dan memelihara. Anggota Polri di Jakarta. Adapun lembaga pemerintahan lain yang dibantu oleh Kepolisian adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Direktorat Jendral lainnya yang membutuhkan bantuan penegak. Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal (1) ialah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan 2fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dosen Pembimbing: Prof. POL. ” ayat 2 : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan. Pasal 1. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. ARTIKEL Tugas dan Wewenang Polri Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 By adminyl Jan 10, 2020 tribratanews.